Contoh Format Skp
Contoh skp jujur dirumah
1. Contoh skp jujur dirumah
tidak berbohong sama org tuamenjelaskan fakta yang sesungguhnya jika di tanya oleh orang tua
2. buatlah contoh kalimat skp
Ani dengan teliti belajar
ani= subject
dengan teliti= k. cara
belajar=predikat
3. buatlah contoh kalimat dengan struktur Skp, PO
saya kemarin sore pergi
4. Bagaimana prosedur penerbitan SKP
Penjelasan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 145/PMK.03/2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010;
bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010;
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf a dan tata cara penerbitan surat tagihan pajak sebagaimana tersebut dalam huruf b;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.
semogaa membantuu
BY:SITI AMINAH
5. contoh soal dan penyelesaian tentang perhitungan didalam penilaian SKP ?
pasti ada jawabannya
SKP apaan yak? ......................
6. Penulisan nomor surat yang benarA. SKP.04-VII/2017B. SKP/04-VII/2017C. SKP-04-VII.2017D. SKP,04_VII.2017
Jawaban:
b
maaf kalau salah yaaaaaa
7. tuliskan 2 contoh kasus yang dapat membuat Dirjen pajak menerbitkan SKP
Jawaban:
Sebagai wajib pajak, Anda harus memenuhi berbagai kewajiban yang perlu dilakukan dalam aspek perpajakan. Ketika ada kekeliruan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau ditemukannya data pajak yang tidak dilaporkan, maka Ditjen Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk Anda. Apa yang dimaksud dengan surat tersebut?
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 nomor 15 Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama (KPP) dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.
Secara garis besar, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Fungsi SKP ini terbagi sesuai jenisnya yang akan dibahas pada poin selanjutnya.
Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak
Berikut ini detail penjelasan untuk masing-masing Surat Ketetapan Pajak.
1. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika:
Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
Terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.
Terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun membuat faktur pajak.
Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu, atau tidak mengisinya secara lengkap.
Jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena alasan 1 dan 2, jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak, atau bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak.
Jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha (seperti yang disebutkan pada poin 4, 5, 6) akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
8. Berikan contoh skp mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara dlm lingkungan berbangsa
menyatukan bangsa indonesia dan tidak memecah belah pihak dengan memprovokasi atau menjatuhkan pihak lain
9. apa yang di maksud dengan skp dalam fecobook
Jawaban:
sasaran kerja pegawai (SKP)
10. Berikan contoh skp mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara dlm lingkungan berbangsa
nilai semangat
1.ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa
2.jiwa dan semangat merdeka
3.nasionalisme
4.patriotisme
5.persatuan kesatuan
6.tidak kenal menyerah
7.kepahlawanan
komitmen para pendiri negara
1.memiliki semangat persatuan dan nasionalisme
2.adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
MAAF KALO ADA KESALAHAN :)
11. Tuliskan Satu Contoh Pengamalan Skp Nilai Pancasila Sesuai Sika Ke 5
1.menghormati hak org lain
2.suka memberi pertolongan kepada org lain agar berdiri sendiri
3.menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 1. ketua kelas yang bersikap adil saat pembagian piket
2. ibu guru memberi nilai sesuai dengan kemampuan siswa
3. semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama dan berkewajiban untuk saling menghormati hak orang lain
12. Perbedaan SKP dengan STP
Perbedaan SKP dan STP adalah SKP (Surat Ketetapan Pajak) adalah surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang diakibatkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT sedangkan STP (Surat Tagihan Pajak) adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi.
PembahasanSurat Ketetapan Pajak (SKP)SKP adalah surat yang diterbitkan atas hasil pemeriksaan untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang diakibatkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT.
Fungsi SKP:
Untuk melakukan koreksi fiskal atas WP yang tidak memenuhi kewajiban formal dan materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.Untuk memberikan sanksi administrasi kepada WP yang melanggar.Untuk mengembalikan kelebihan pajakUntuk menginformasikan jumlah pajak terutang dari WPSurat Tagihan Pajak (STP)Surat tagihan pajak adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi.
Fungsi STP:
Untuk menagih koreksi jumlah pajak terutang menurut SPT Wajib PajakUntuk menagih sanksi berupa bunga atau denda .Pelajari lebih lanjut
Beberapa materi lainnya terkait surat perpajakan dapat dilihat dalam link berikut ini:
1. https://brainly.co.id/tugas/9891335
2. https://brainly.co.id/tugas/12926533
3. https://brainly.co.id/tugas/8500360
-----------------------------
Detil jawabanKelas: 11
Mapel: Ekonomi
Bab: Bab 7 - Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi
Kode: 11.12.7
Kata Kunci: Surat Ketetapan Pajak, SKP, Surat Tagihan Pajak, STP, Surat Pajak
13. Tuliskan Satu Contoh Pengamalan Skp Nilai Pancasila Sesuai Sika Ke 5
pengamalan yang sesuai dengan sila pancasila ke 5"keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" yaitu:
1.suka menolong teman yang kesusahan
2.bekerja keras
3.selalu menghargai hasil karya orang lain
semoga terbantu:))
14. apa yang kamu ketahui tentang DP3 dan SKP!
skp adalah sasaran kerja pegawaian
dp3 adalah daftar penilaian plaksanan kerja
15. Apa yang dimaksud dengan SKP pada guru
Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP merupakan bagian dari Penilaian Prestasi Kerja. Bagian yang lainnya yakni perilaku kerja. Tingkat kinerja pegawai negeri sipil akan diketahui berdasarkan proses penilaian terhadap kedua unsur tersebut dengan bobot masing-masing 60 persen SKP dan 40 persen perilaku kerja.
Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 1 tahun 2013, SKP ditetapkan setiap tahun pada awal Januari. Dijelaskan juga bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.
Posting Komentar untuk "Contoh Format Skp"